Pendidikan Nasional, Wajib Sekolah, dan Identitas Bangsa

Oleh: Muchamad Ridho Hidayat
(Kandidat Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)

 Banyak yang percaya, bahwa masalah suatu negeri sangat bergantung pada pendidikan masyarakatnya. Asumsi itu menjadi argumentasi untuk menggagas dan memperkuat sistem pendidikan nasional, yang diartikan sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Lalu, apa tujuan pendidikan nasional? UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara redaksional, apa yang tertulis pada UU Sisdiknas itu sangat baik. Tentu saja tujuan terebut akan tercapai jika konsep pendidikan yang diterapkan sesuai dengan karakteristik manusia Indonesia. Penyusunan sistem pendidikan nasional mengharuskan kejelasan konsep manusia Indonesia (apriori). Sistem pendidikan pun terkait erat dengan pembentukan identitas nasional.

Pada masa pra-kemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi (bangsa Indonesia), tetapi diarahkan untuk lebih memenuhi kepentingan kolonial. (Lihat, Sejarah Kemendikbud http://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/sejarah-kemdikbud) Dalam buku pelajaran sekolah disebutkan bahwa saat politik etis dijalankan, penjajah kolonial membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan ketika itu berfungsi untuk menghasilkan tenaga kerja yang akan menghabiskan hidupnya untuk kepentingan penjajah sebagai stakeholder. Inilah sistem persekolahan pertama dalam sejarah kebudayaan Indonesia.

 

“Wajib Sekolah”

Dalam sejarah, sekolah muncul untuk melengkapi proses pengasuhan. Sekolah yang berasal dari kata  skhole, scola, scolae atau skhola, yang memiliki arti “waktu senggang/ luang.” Pada awalnya sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak, di tengah kegiatan utama mereka. Bermain, bergaul dan melakukan pekerjaan rumah tangga serta membantu pekerjaan orang tua, itulah kegiatan utama anak-anak.

Anak petani sibuk di kebun dan sawah milik mereka, dan dalam waktu singkat mereka akan menjadi petani cilik, lalu menjadi petani dewasa. Anak nelayan sibuk di pinggir pantai, lalu mereka pergi melaut dan berlayar ke samudra luas. Dalam waktu singkat mereka akan menjadi dewasa. Sambil menunggu dewasa mereka mengisi ‘waktu luang’ dengan menggelar  semacam kelas pembelajaran. Kurikulumnya membaca, berhitung, seni dan ajaran moral.

Perumusan konsep pendidikan di Barat pada masa klasik ini berhasil merumuskan apa yang disebut dengan “Liberal Art”. Komponen Liberal Art terdiri atas Trivium (gramatika, dialektika/ logika, dan retorika) dan Quadrivium (aritmatika, geometri, music dan astronomi). Konsep pendidikan klasik ini berkembang dalam tradisi gereja Katolik sebelum masa Renaissannce di Eropa.

Pada 1820 Kerajaan Prussia (bagian dari Kekaisaran Jerman) mengajarkan kepada negara-negara kuat dunia, bahwa wajib sekolah dapat dijadikan sebagai ladang percobaan untuk membina kebiasaan masyarakat untuk patuh. Demikian, John Taylor Gatto dalam A Short (Angry) History of Compulsory Schooling (dalam buku, Educating Your Child in Modern Times, Kinza Academy, 2010) menjelaskan bahwa, pendidikan dapat diandalkan untuk diarahkan dan dieksploitasi secara politik dan ekonomi jika dibutuhkan (mind-control). Setelah ini, sekolah memiliki fungsi baru.

Dari Prussia-lah ide dan metodologi wajib bersekolah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertama, ke Amerika Serikat dan Perancis, kemudian ke Inggris, Jepang, dan ke belahan dunia lainnya. Revolusi pendidikan yang terjadi di Eropa kemudian diikuti hampir seluruh dunia. Gagasan “wajib sekolah” dipraktekkan, selain untuk membentuk watak dan identitas nasional, juga kepentingan pemerintah menciptakan angkatan kerja dan tenaga profesional. Di Prussia, sistem pendidikan nasional di bawah kontrol kerajaan, lengkap dengan kurikulum, standar pengajar, ruang kelas, hingga beasiswanya. Kesuksesan sistem pendidikan ala Prussia dalam menghasilkan warga negara yang patuh dan mudah diatur, membuat negara-negara lain tertarik untuk mengikutinya.

Era “wajib sekolah” telah mengubah sistem sosial dan paradigma pendidikan di masyarakat. Masyarakat lupa bahwa sekolah itu sebelumnya hanya dilakukan di waktu senggang. Sekolah yang tadinya dilakukan sepulang dari sawah, ladang atau pulang berlayar, kini menjadi menu wajib yang lengkap menjadi aktivitas utama bagi anak. Sisa waktu (luang) mereka berubah menjadi kelelahan di rumah dan kepenatan yang diobati dengan bermain bersama anak-anak sekolah lainnya.

Sampai di sini “wajib sekolah” menghasilkan apa yang sekarang disebut sebagai “usia sekolah” dan kelas sosial baru bernama “anak sekolah.” Semakin panjang dan lama masa/waktu “wajib sekolah” maka semakin lama pula usia kanak-kanak mereka. Selain itu, mereka akan semakin jauh dari keluarga dan dari lingkungan masyarakat. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan “lingkungan sekolah” yang seharusnya sekedar menjadi tempat belajar, kini menjadi masyarakat baru; masyarakat artifisial. Anak-anak tidak lagi aktif part time disekolah, tapi full time dan menghabiskan usianya disana.

Jika tidak berhati-hati, sekolah akan dapat menjadikan anak teralienasi dari keluarga dan lingkungan masyarakat asalnya. Kurikulum pendidikan bisa menyeret mereka berurbanisasi, menuju pusat-pusat industri, berburu gengsi,

Menurut sementara kalangan, menyekolahkan anak merupakan bentuk kewajiban orang tua. Jadi, meskipun tidak atau belum sampai diwajibkan oleh pemerintah secara ketat, masyarakat tetap menganggap tidak bersekolah sebagai sebuah dosa. Kewajiban mengasuh anak dan mendidik mereka dianggap terlaksana dengan menyekolahkan anak.

Pada akhirnya, bagi sebagian orang sekolah dianggap sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk mendapatkan pengetahuan. Ivan Illich dalam Deschooling Society menyetarakan lembaga sekolah dengan lembaga agama yang memonopoli kebenaran. Tidak sedikit orang yang menjadikan sekolah sebagai ukuran lembaga yang dianggap sebagai atau setingkat dengan agama. Gejala ini yang disebut oleh sebagian kalangan dengan istilah schoolism/sekolahisme.

Disatu sisi sistem persekolahan telah beralih fungsi dan dijadikan sebagai alat kontrol sosial, disisi lain masyarakat terlanjur menganggapnya sebagai sebuah kewajiban tanpa substitusi. Perkembangan sistem persekolahan di Indonesia dapat direpresentasikan dalam program wajib belajar 9 tahun yang diinisiasi oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pada tahun 2014 sempat muncul gugatan  ke Mahkamah Konstitusi agar “wajib belajar 9 tahun” diganti karena dianggap sudah tidak relevan lagi.

Saat ini, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah dicanangkan wajib belajar 12 tahun melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Program wajib belajar dianggap sebagai program unggulan untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan. Tidak hanya menghasilkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), wajib sekolah juga dijadikan sebagai alat ukur pembangunan manusia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana diketahui, IPM melihat pembangunan manusia melalui tiga aspek: hidup layak/ ekonomi, pengetahuan/ pendidikan dan umur panjang/ kesehatan. (Lihat, https://www.bps.go.id/subjek/view/id/26)

Dalam metode perhitungan terbaru, tingkat pengetahuan diukur dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) ditetapkan sebagai ganti Angka Melek Huruf yang dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia semakin hari akan semakin “tersekolahkan”. Menengok kembali sejarah persekolahan dan motif politik pendidikan ala Prussia, patut ditanyakan, bagaimana dengan identitasnya sebagai manusia Indonesia?

Karena itu, konsep sekolah dan wajib sekolah perlu dikaji secara proporsional, agar bisa diletakkan secara adil. Jangan nantinya menimbulkan sikap berlebihan atau anti-pati. Sebab, pendidikan sejatinya adalah proses yang bertujuan membentuk manusia yang baik. Dalam bahasa Nabi Muhammad saw: “Manusia baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya”. (khairun nas, anfa’uhum lin-nas).

 

Identitas Manusia Indonesia

 Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri (lihat, KBBI). Identitas nasional adalah ciri atau keadaan khusus suatu bangsa. Kembali pada pembahasan tentang konsep manusia Indonesia, hal ini dapat ditinjau dari perspektif sejarah pendidikan. Pendidikan dalam hal ini adalah upaya membentuk jiwa manusia agar sempurna. Pendidikan juga sering disebut sebagai usaha untuk memanusiakan manusia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan sudah terbentuk dan ajek. Tentu saja bukan sistem persekolahan hasil politik etis yang dimaksud. Melainkan sistem pendidikan Islam melalui lembaga pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

Pendidikan Islam-lah yang membentuk watak para pejuang muslim di era kemerdekaan. Islam juga yang mendidik para pemeluknya untuk menentang segala bentuk penjajahan. Oleh Karena itu, konsep pendidikan Islam dan prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kebudayaan dan identitas manusia Indonesia.

Pasca kemerdekaan hingga terbitnya UU Sisdiknas, pendidikan nasional masih menganak-tirikan pendidikan luar sekolah. Penghargaan dan kesetaraannya masih belum bisa diwujudkan secara fair dan adil. Pendidikan formal persekolahan seolah menjadi anak emas dan primadona; hanya satu-satunya bentuk untuk menjadi terdidik dan diakui; yaitu dengan menempuh jalur persekolahan. Apalagi jika yang dibicarakan adalah pendidikan Islam.

Pesantren yang dulu melahirkan banyak pejuang (mujahid) kemerdekaan, masih dirasa perlu untuk diubah kurikulumnya; diarahkan untuk digantikan konsep pendidikannya dengan kurikulum nasional. Perlu ditanyakan, apakah setelah itu masih tetap akan lahir para santri dan kiai yang bermental pejuang? Madrasah yang dulu merupakan bentuk lembaga pendidikan tinggi, dan mampu mencetak banyak guru (mu’alimin) yang berkualitas dan ikhlas, kini disejajarkan dengan sekolah menengah yang bersifat pendidikan anak-anak?

Dengan bentuk seperti ini, patut ditanyakan, apakah masih akan lahir para guru bangsa yang bijaksana; jika madrasah diubah kurikulumnya dan diturunkan kedudukannya? Wallahu A’lam bish-shawab. [***]

*) Tulisan ini dimuat di Islamia – Republika 16 Maret 2017

 

Related Posts
Sikap Seorang Muslim Terhadap Non Muslim
Persahabatan Bukan Menyakiti Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil ...
READ MORE
Filsafat Pendidikan dalam Perspektif Sejarah : Antara Sekolah dan Homeschooling
✅-1- Perlu kiranya kita mengenal sejarah filosofi persekolahan. Karena saat ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang meyakini wajibnya sekolah Bahkan sebagian orang sudah sampai menganggap sekolah sebagai atau setingkat dengan ...
READ MORE
Sikap Seorang Muslim Di Saat Meminjam
Sikap Seorang Muslim yang Harus Dilakukan Di Saat Meminjam Tiga Hal yang Harus Dilakukan Terkadang, orang mau berinteraksi dengan orang lain di saat dirinya membutuhkan atau ingin meminjam uang. Muslim yang baik, ...
READ MORE
Sikap Seorang Muslim Terhadap Tetangga
Sikap Seorang Muslim yang Harus Dilakukan Terhadap Para Tetangga   Muslim dan Non Muslim Hak yang dimiliki para tetangga adalah -minimal- berbuat baik kepada mereka dan tidak menyakitinya. Allah Swt. berfirman, ”Sembahlah Allah dan ...
READ MORE
Konsep Ilmu Sebagai Landasan Kurikulum
Bismillah tawakaltu 'alallah... *PART 1* Secara umum, kita sering mendengar pula bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kewajiban ini sebetulnya bukan hanya kewajiban yang ...
READ MORE
Konsep Pendidikan Islam : Antara Tarbiyah dan Ta’dib
Part 1 Menurut Naquib Al-Attas, pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia. "Suatu proses" = mengacu pada metode dan sistem untuk menanamkan apa yang sebut sebagai "pendidikan" secara bertahap. ...
READ MORE
Pengantar Memahami Pendidikan Berbasis Masyarakat
-1- Kita telah mengetahui sejarah singkat munculnya sistem persekolahan dan "Wajib Sekolah". Dari sana kita tahu bahwa semakin hari, masyarakat semakin dibuat tergantung oleh pendidikan formal dari pemerintah. Sampai tiba masanya ...
READ MORE
Perjalanan Makna Education, Parenting dan Tarbiyah
Oleh, Much Ridho* Dalam sejarahnya, peradaban Barat memperkenalkan istilah “education” yang berasal dari kata EDUCARE; EDU + CARE; EDUCATIO yang memiliki arti tumbuh-kembang, menjaga, peduli, meningkatkan, membesarkan. Dari konsep-konsep inilah berkembang konsep pendidikan ...
READ MORE
Sikap Seorang Muslim kepada Tamu
Sikap yang Harus Dilakukan Seorang Muslim kepada Tamu   Anda Akan Mendapatkan Anugerah yang Melimpah Ada orang yang bertamu ke rumah Anda. Kedatangan tamu adalah suatu kemulyaan dari Allah untuk membukakan jalan kebaikan ...
READ MORE
Sikap Seorang Muslim Terhadap Non Muslim
Filsafat Pendidikan dalam Perspektif Sejarah : Antara Sekolah
Sikap Seorang Muslim Di Saat Meminjam
Sikap Seorang Muslim Terhadap Tetangga
Konsep Ilmu Sebagai Landasan Kurikulum
Konsep Pendidikan Islam : Antara Tarbiyah dan Ta’dib
Pengantar Memahami Pendidikan Berbasis Masyarakat
Perjalanan Makna Education, Parenting dan Tarbiyah
Sikap Seorang Muslim kepada Tamu
Piagam Kongres 1 – Sekolah Rumah Keluarga Muslim

Related posts

Leave a Comment